Polhukam / Selasa, 13 September 2011 20:51 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Menghilangkan konflik di antara masyarakat Indonesia bukan perkara gampang. Terlebih, Indonesia terdiri dari banyak suku: 653 suku yang berbeda bahasa maupun tradisi. Hal itulah yang disampaikan sosiolog Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tomagola dalam rapat dengar pendapat dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Selasa (13/9).
Menurutnya, konflik tidak bisa dihindari atau dihilangkan. Yang bisa dilakukan adalah mengurangi konflik agar mudaratnya bisa ditekan menjadi seminimal mungkin dan manfaatnya dikembangkan semaksimal mungkin. "Menghilangkan (konflik) tuntas tas... tas... tas... sama sekali tidak bisa. Sama seperti pelacuran, perjudian, juga korupsi," katanya.
Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komite I DPD Dani Anwar itu, Thamrin menjelaskan hampir tak mungkin Indonesia dengan 237 juta penduduk dari ratusan suku dan etnis berbeda, menginginkan dalam keadaan aman-aman saja. "Karena itu isunya bukan totally eliminated conflict, tidak mungkin. Istri saya bilang, di piring kita saja sendok dan garpu kadang beradu, konflik. Apalagi kalau aspirasi banyak orang, dari Merauke hingga Sabang. Kita harus realistis," ujarnya.
Atas kondisi itu, ia menyarankan yang perlu dilakukan pemerintah adalah bagaimana mengelola konflik. Dalam interaksi dan interelasi sosial antarindividu atau antarkelompok, konflik sebenarnya merupakan proses alamiah. Dulu, lanjutnya, konflik dianggap sebagai gejala atau fenomena yang tidak wajar dan bisa berakibat negatif. Maka kini konflik harus dianggap sebagai fenomena yang wajar dan bisa berakibat negatif atau positif tergantung bagaimana mengelolanya.
"Rahasianya adalah menguasai metode how to manage conflict. Cuma kelola dalam bahasa Jawa berarti kalau tidak ada konflik maka ciptakan konflik. Sekarang, insecurity menjadi industri, bisnis. Saat kita ngomong di sini, di Ambon konflik menjadi bisnis," ujarnya.
Ia menyatakan bahwa banyak orang yang salah memahami konflik. Umumnya, setiap benturan adalah konflik. "Apakah benturan pendapat, sikap, benturan mengelola sepak bola, bulu tangkis, apa saja. Konflik sama dengan garam di sayuran kita. Garam kurang, hambar. Garam terlalu banyak, asin. Harus proporsional," ujarnya.
Karena itu, Thamrin menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanganan Konflik Sosial. Analisisnya, jika hanya membahas penanganan setelah konflik terjadi, maka hal itu tindakan yang terlambat. "Kalau hanya menyangkut penanganan konflik berarti sudah jatuh korban-korban. Data terakhir, delapan orang tewas di Ambon setelah bentrokan hari Minggu (11/9) lalu," ujarnya. (Ant/*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar