Komnas HAM Berencana Bentuk Timnas Penyelesaian Konflik Agraria
- MONDAY, 26 DECEMBER 2011 18:58
- KHUSNUL KHOTIMAH
- HITS: 14
KBR68h, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi manusia Komnas HAM berencana membentuk Tim Nasional Penyelesaian Konflik Agraria. Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengatakan tim tersebut bertugas menyelidiki secara menyeluruh soal dugaan keterlibatan polisi dalam konfilk tanah. Tim yang akan dibentuk bulan depan tersebut juga akan membantu menyelesaikan kasus sengketa tanah warga dengan perusahaan perkebunan atau pertambangan sesuai prinsip kemanusiaan.
"Kita akan mengundang dulu ya, karena ini tidak mungkin oleh Komnas HAM sendiri. Karena itu kami mengajak Dewan Kehutanan Nasional, Ombudsman, untuk sama-sama kita memikirkan jalan keluar bagi senketa-sengketa agraria ini. Mungkin kita akan wujudkan pada Januari tahun depan. Tapi paling tidak dalam minggu-minggu ini kita akan mengundang tiga lembaga itu untuk bersama-sama melihat urgensi dibentuk panitia ini."
Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim ide menambahkan, ide membentuk tim nasional penyelesaian konflik agraria ini sebenarnya sudah muncul sejak pengurus Komnas HAM periode lalu. Saat itu komisi mengusulkan pemerintah membentuk komite khusus penyelesaian sengketa agraria. Namun pemerintah menempatkan tugas ini di bawah Badan Pertanahan Nasional BPN, bukan menjadi badan tersendiri. Akibatnya lembaga tersebut kurang efektif bekerja.
"Kita akan mengundang dulu ya, karena ini tidak mungkin oleh Komnas HAM sendiri. Karena itu kami mengajak Dewan Kehutanan Nasional, Ombudsman, untuk sama-sama kita memikirkan jalan keluar bagi senketa-sengketa agraria ini. Mungkin kita akan wujudkan pada Januari tahun depan. Tapi paling tidak dalam minggu-minggu ini kita akan mengundang tiga lembaga itu untuk bersama-sama melihat urgensi dibentuk panitia ini."
Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim ide menambahkan, ide membentuk tim nasional penyelesaian konflik agraria ini sebenarnya sudah muncul sejak pengurus Komnas HAM periode lalu. Saat itu komisi mengusulkan pemerintah membentuk komite khusus penyelesaian sengketa agraria. Namun pemerintah menempatkan tugas ini di bawah Badan Pertanahan Nasional BPN, bukan menjadi badan tersendiri. Akibatnya lembaga tersebut kurang efektif bekerja.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar