SBY Minta Konflik Pertanahan Diselesaikan Secara Adil
Selasa, 20 Desember 2011 16:45 WIB
President Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, pengelolaan konflik pertanahan harus ditangani dengan baik sehingga ada keadilan bagi rakyat untuk penggunaan tanah antara lain dengan pembenahan peraturan di bidang tersebut.
Presiden Yudhoyono dalam sidang kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (20/12), mengatakan, rancangan undang-undang tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah selesai hal tersebut diharapkan berguna untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur bisa berlangsung dengan baik. "Infrastruktur juga merupakan penggerak perekonomian kita, (dalam RUU itu-red) juga ada kepastian untuk melindungi rakyat," kata Kepala Negara.
Dalam rapat kabinet yang dihadiri oleh Wapres Boediono dan seluruh menteri kabinet tersebut, didengarkan paparan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto mengenai rancangan peraturan pemerintah tentang reforma agraria.
Presiden mengharapkan dengan PP tersebut maka sengketa tanah bisa diminimalisir dan ada kepastian perlindungan hukum dan aturan bagi masyarakat terkait penggunaan tanah. "Perihal pemberian akses pada rakyat, penggunaan tanah yang lebih adil, untuk memastikan keadilan dan pemerataan pembangunan bisa dinikmati rakyat dan pengelolaan konflik pertanahan. Kita ingin dengar presentasi BPN terkait PP reforma agraria," kata Presiden.
Kepala Negara berkeyakinan bila semua aturan dijalankan dengan baik maka pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum akan berjalan baik dan bagi masyarakat pun akan membawa dampak positif. "Jika kita jalankan semua maka hampir pasti di tahun mendatang pembangunan infrastruktur maupun akses kepemilikan dan penggunaan tanah bagi rakyat akan positif," tegasnya. (Ant)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar